PROSES HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Siti, Ma'rifatillah (2024) PROSES HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. Other thesis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

	Text (Turnitin) JURNAL SITI MA'RIFATILLAH-19%.pdf Download (487kB)
	Text (Asli) JURNAL SITI MA'RIFATILLAH 201912063.docx Download (40kB)
Preview	Image (Bukti orisinalitas) IMG20240729101519.jpg Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana desersi oleh anggota TNI merupakan pelanggaran yang serius, desersi sendiri sebagai tindakan anggota militer yang tidak kembali ke markasnya setelah cuti atau bertugas dilapangan. Tindakan ini dapat dipicu dengan kondisi yang melatar belakangi diantaranya: Tuntutan keluarga, tuntutan karir, faktor kesehatan, faktor ketidaksukaan terhadap tugas dan atasan, faktor moral. Anggota TNI hendaknya selalu mematuhi segala aturan, tata tertib dan disiplin militer serta selalu berkoordinasi dengan atasan. Proses hukum tindak pidana desersi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Proses penyelesaian perkara pidana militer memiliki tahapan yang terdiri dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan pengadilan militer dan berakhir dengan tahap proses pelaksanaan putusan yang dimana tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan penegak hukum dan berbagai institusi di lingkungan TNI. Kata Kunci : Pidana Militer, Proses Hukum, Desersi

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Siti Ma'rifatillah
Date Deposited:	29 Jul 2024 03:30
Last Modified:	29 Jul 2024 03:30
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/2465

Actions (login required)

View Item