PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FACE RECOGNITION TECHNOLOGY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Nur Husna, Nur (2025) PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FACE RECOGNITION TECHNOLOGY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Jurnal Uji Coba. (Unpublished)

	Text 202112085_NUR HUSNA_JURNAL.pdf Download (330kB)
	Text 202112085_NUR_HUSNA_HASIL TURNITIN.pdf Download (709kB)
	Text SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .pdf Download (176kB)

Abstract

INDONESIA Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Face Recognition Technology (FRT) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). FRT sebagai teknologi biometrik yang berkembang pesat telah banyak diterapkan di sektor publik dan swasta, namun tanpa landasan hukum teknis yang memadai, penggunaannya berisiko melanggar hak privasi dan keamanan data individu. Dalam beberapa kasus, seperti salah tangkap terhadap Abdul Manaf dalam insiden demonstrasi 2022, FRT terbukti tidak akurat dan menimbulkan dampak serius, termasuk kebocoran data pribadi. UU PDP memang mengakui data biometrik sebagai data pribadi spesifik, tetapi tidak memberikan ketentuan operasional yang cukup mengenai penggunaan FRT. Penelitian ini menyoroti kekosongan hukum sebagai permasalahan utama yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, PP sebagai peraturan pelaksana menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatur tata kelola, pembatasan, hingga akuntabilitas penggunaan FRT. Kata Kunci: Data Pribadi, Face Recognition Technology, Peraturan Pemerintah ENGLISH This research examines the urgency of establishing Government Regulations (PP) regarding Face Recognition Technology (FRT) from the perspective of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). FRT, as a rapidly evolving biometric technology, has been widely applied in both public and private sectors; however, without adequate legal and technical foundations, its use risks violating individuals' privacy rights and data security. In several cases, such as the wrongful arrest of Abdul Manaf during the 2022 demonstration incident, FRT has proven to be inaccurate and has resulted in serious consequences, including personal data breaches. While the UU PDP acknowledges biometric data as specific personal data, it does not provide sufficient operational provisions regarding the use of FRT. This research highlights the legal void as a fundamental issue that threatens legal certainty and human rights protection. Therefore, Government Regulation (PP) as an implementing regulation has become an urgent necessity to regulate governance, limitations, and accountability in the use of Face Recognition Technology (FRT). Keywords: Personal Data, Face Recognition Technology, Government Regulation

Item Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Husna
Date Deposited:	27 Oct 2025 03:04
Last Modified:	27 Oct 2025 03:04
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/4250

Actions (login required)

View Item