Analisis hukum penerapan asas unus testis nullus testis dalam kasus incest

Wahyu, Dwi Handoko (2025) Analisis hukum penerapan asas unus testis nullus testis dalam kasus incest. Other thesis, Universitas abdurachman saleh situbondo.

	Text 2020120962_WAHYU DWI HANDOKO_082334144326.doc Download (98kB)
	Text 2020120962_WAHYU DWI HANDOKO_082334144326.doc-halaman.pdf-digabungkan.pdf Download (2MB)
	Text 2020120962_WAHYU DWI HANDOKO_082334144326.doc Download (98kB)
	Text 2020120962_WAHYU DWI HANDOKO_082334144326.doc-halaman.pdf-digabungkan.pdf Download (2MB)
Preview	Image 4a3b7dc7-7507-4116-96cc-6f8bee873954.jpeg Download (72kB) | Preview
Preview	Image 4a3b7dc7-7507-4116-96cc-6f8bee873954.jpeg Download (72kB) | Preview

Abstract

Judul jurnal ini adalah analisis hukum terhadap putusan hakim atas tindak pidana kekerasan seksual (studi kasus putusan no. 36/pid.sus/2023/pn.lbb), Penelitian ini menyoroti permasalahan hukum yang timbul dari adanya putusan bebas dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, yang menurut ketentuan seharusnya menjerat pelaku dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pandangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara kekerasan seksual, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengevaluasi penerapan asas unus testis nullus testis dalam proses pembuktian. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa rumusan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual telah secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Namun, dalam praktiknya, interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas dan tujuan perlindungan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Selain itu, penerapan asas unus testis nullus testis yang dilakukan secara kaku mengakibatkan keterbatasan dalam pembuktian, sehingga berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap korban. Temuan ini menegaskan perlunya penafsiran hukum yang lebih progresif, agar asas hukum tidak menghambat keadilan substantif, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Kata kunci: Incest; Tindak Pidana; Putusan Hakim;

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Wahyu Dwi Handoko
Date Deposited:	11 Dec 2025 04:15
Last Modified:	11 Dec 2025 04:15
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/4026

Actions (login required)

View Item