PRINSIP HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI ORANG SIPIL DI INDONESIA

MOHAMMAD, FAISAL ANAS (2025) PRINSIP HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI ORANG SIPIL DI INDONESIA. Diploma thesis, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH.

	Text PERNYATAAN ORISINALITAS (MOH. FAISAL ANAS)-1.pdf Download (367kB)
	Text 202112086_MOH._FAISAL_ANAS_082223215685_1.pdf Download (782kB)
	Text 202112086_MOH. FAISAL ANAS_082223215685.pdf Download (241kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Prinsip Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Orang Sipil di Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh maraknya isu kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan potensi penyalahgunaannya. Meskipun telah ada regulasi ketat dari aparat berwenang, masih ditemukan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pemahaman masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari pemberian izin serta ketentuan terhadap pelanggarannya. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara jelas kerangka hukum yang berlaku dalam konteks ini. Kepemilikan senjata api oleh sipil bukanlah hak mutlak, melainkan kewenangan terbatas dengan syarat yang ketat. Hal ini menjadi tantangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur kepemilikan senjata api oleh orang sipil. Kedua, untuk menganalisis akibat hukum bagi warga sipil yang memiliki atau menggunakan senjata api tanpa izin resmi dari aparat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menelaah norma hukum yang berlaku dan asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan peraturan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum kepemilikan senjata api bagi sipil mengacu pada asas legalitas, kehati-hatian, akuntabilitas, serta pembatasan yang selektif. Setiap calon pemilik senjata api harus melalui proses administratif dan psikologis yang ketat untuk menjamin tanggung jawab penggunaannya. Pelanggaran terhadap aturan ini, seperti kepemilikan tanpa izin atau penyalahgunaan senjata, dikenai sanksi pidana berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Negara memiliki kewenangan penuh dalam memberikan dan mencabut izin kepemilikan sesuai dengan penilaian terhadap risiko publik. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemegang izin menjadi sangat penting. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Hal ini juga akan memperkuat legitimasi hukum dan perlindungan hak masyarakat luas. Kata Kunci: Prinsip Hukum, Senjata Api, Sipil, Izin Kepemilikan, Sanksi Pidana.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	MOH. FAISAL ANAS
Date Deposited:	30 Oct 2025 03:32
Last Modified:	30 Oct 2025 03:32
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/3879

Actions (login required)

View Item