PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL

Aimanul, hamdi salimi (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN PASIR SUNGAI ILEGAL. Diploma thesis, universitas Abdurrachman saleh Situbondo.

	Text 20212047_AIMANUL HAMDI SALIMI_ 082289746933-2.pdf Download (35kB)
	Text 20212047_AIMANUL HAMDI SALIMI_ 082289746933-2.pdf Download (35kB)
	Text 20212047_AIMANUL HAMDI SALIMI_ 082289746933-2.pdf Download (35kB)
	Text DOC-20250812-WA0002..pdf Download (525kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS hamdi.pdf Download (15kB)

Abstract

ABSTRAK Penilitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Pasir Sungai Ilegal dilatarbelakangi oleh meraknya aktivitas penambangan pasir sungai yang dilakukan tanpa izin (Ilegal), yang menjadi salah satu ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan hidup di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, dan memahami serta perlindungan hukum bagi lingkungan hidup terhadap penambangan pasir sungai ilegal. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang akibat hukum yang dilakukan oleh para pihak yang telah melakukan penambangan pasir secara ilegal yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup di indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Doktrinal yang merupakan penilitian kepustakaan, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir sungai ilegal tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menandakan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Lembaga swadaya masyarakat seperti wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI) dan jaringan advokasi tambang (JATAM) mengatakan adanya pembiaran terhadap pelaku usaha, sehingga menandakan keterlibatan dari pihak pejabat atau aparat keamanan dalam melindungi aktivitas penambangan pasir sungai ilegal. Kedua, perlu memperkuat urgensi perlunya tindakan hukum yang tegas untuk mencegah meluasnya kerusakan lingkungan hidup dan kerugian sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH. Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Penambangan Pasir, Hukum Pidana.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	AIMANUL HAMDI SALIMI
Date Deposited:	30 Oct 2025 03:30
Last Modified:	30 Oct 2025 03:30
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/3832

Actions (login required)

View Item