TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG DIMODIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

RUDI, HARTONO (2024) TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG DIMODIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Other thesis, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO.

	Text JURNAL RUDI HARTONO ..doc Download (139kB)
	Text JURNAL RUDI HARTONO ..doc Download (139kB)
	Text JURNAL_RUDI_HARTONO. (1).pdf Download (666kB)

Abstract

Abstrak Rudi Hartono, NPM. 202212088, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi”. Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi. TNKB adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang wajib dipasang dan dilengkapi mengikuti standar pemasangannya sebagai identitas dan kelengkapan syarat berkendara. Pemasangan TNKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran modifikasi TNKB masih banyak ditemukan di Indonesia. Pada tahun 2023 tercatat 396 kasus. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum dalam pelanggaran pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan apa hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor. Penegakan hukum dalam pelanggaran modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terhadap pelanggaran modifikasi TNKB belum berjalan efektif dikarenakan beberapa faktor seperti masih kurang pahamnya masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum tentang memodifikasi TNKB yang sudah jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar TNKB belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan faktor selanjutnya yaitu keterlambatan pemberian TNKB dari pihak kepolisian. Kata Kunci: kendaraan bermotor, modifikasi, penegakan hukum

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KF United States Federal Law
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Rudi Hartono
Date Deposited:	27 Aug 2025 04:26
Last Modified:	27 Aug 2025 04:26
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/3639

Actions (login required)

View Item