TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA MELALUI SURAT TERCATAT PADA PENGADILAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT

Adelia Arifayanti, Adelia (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA MELALUI SURAT TERCATAT PADA PENGADILAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT. Other thesis, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo.

	Text (Tentang panggilan sidang perkara perdata melalui surat tercatat) 28. jurnal ADELIA ARIFAYANTI - Copy (1).pdf Download (207kB)
	Text (Tentang panggilan sidang perkara perdata melalui surat tercatat) 28. jurnal ADELIA ARIFAYANTI - Copy (1).pdf Download (207kB)
	Text 28. jurnal ADELIA ARIFAYANTI - Copy (1).pdf Download (207kB)

Abstract

INDONESIA Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku untuk lembaga peradilan dibawah kekuasaannya salah satunya Pengadilan Negeri, di lingkup pengadilan negeri telah menjalankan peraturan tersebut yang berlaku untuk pihak berperkara yang tidak memiliki domisili elektronic (e-mail), dengan melibatkan Pihak ketiga yaitu Jasa Kurir dari PT Pos indonesia untuk mengirimkan reelas panggilan/pemberitahuan secara tepat waktu. Oleh karena itu, metodologi penelitian ini memadukan pendekatan uu dan konseptual dengan teknik hukum normatif. Sesuai SEMA No 1 Tahun 2023, surat panggilan dan pemberitahuan harus disampaikan melalui pos tercatat paling lambat 6 hari sebelum tanggal sidang dan harus diterima paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai. Apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka gugatan gugur dan penggugat dikenakan sanksi membayar biaya perkara. Dalam hal tergugat tidak hadir, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang dikemukakan penggugat. ENGLISH This research is motivated by the Supreme Court Circular Letter which applies to judical intitutions under is authority, one of which is the District Court, within the scope of the district court has implemented the regulation ehich applies to litigants who do not have electronic domicile (e-mail), by involving third parties, namely Courier Service from PT Pos Indonesian to send summons/notices in a timely manner. As a result, this study's methodology combines a statutory and conceptual approach with a normative legal technique. According to SEMA number 1 of 2023, summonses and notices must be delivered by registered mail no later than six days prior to the trial date and must be received no later than three days prior to the trial's commencement. In the event that the plaintiff is not present at the hearing, the lawsuit is dismissed and the plaintiff is sanctioned to pay court costs. In the event that the defendant is not present, the judge may render a verdict based on the facts presented by the plaintiff.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	INDONESIA panggilan/pemberitahuan sidang, penggugat, tergugat ENGLISH Summons/notice of trial, plaintiff, defendant
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	ADELIA ARIFAYANTI
Date Deposited:	24 Apr 2025 04:37
Last Modified:	24 Apr 2025 04:37
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/3508

Actions (login required)

View Item