TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP KEGIATAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Rifki, Yanto (2025) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP KEGIATAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. Other thesis, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO.

	Text Jurnal rifki yanto.docx Download (43kB)
	Text Jurnal_rifki_yanto_turnitin.pdf Download (825kB)
Preview	Image IMG_4413.jpeg Download (3MB) | Preview

Abstract

Rifki Yanto, NPM. 202012046, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian dilatarbelakangi oleh kehidupan bernegara hendak tumbuh secara wajar hingga terjalin peristiwa- peristiwa yang dikira mengecam sistem sosial, semacam ketidakadilan, diskriminasi, dll. Untuk melaporkan ketidakpuasan, masyarakat melakukan demonstrasi/unjuk rasa ​Demonstrasi ialah bagian dari kehidupan demokrasi suatu negara, sebab demonstrasi ialah salah satu metode buat mengantarkan komentar di depan umum. Tetapi, demonstrasi terkadang jadi tidak bermanfaat serta merugikan warga bila terjalin aksi kriminal, misalnya lewat vandalisme serta anarkisme. ​Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji lebih dalam melalui literatur yang telah dikumpulkan, baik buku, artikel, jurnal hukum, e-book, putusan hakim, maupun dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekerasan dalam demonstrasi. ​Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yakni dengan cara demonstrasi atau unjuk rasa. Dapat di simpulkan di dalam implementasi demonstrasi terdapat perbedaan batasan antara Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 7 Tahun 2012. Perbedaan tersebut terlihat jelas terkait adanya pembatasan waktu pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa, yang dimana terlihat peraturan Kepolisian tersebut bertentangan dengan peraturan diatas nya yaitu Undang-undang kemerdekaan di dalam menyampaikan suatu pendapat di muka umum.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Rifki Yanto
Date Deposited:	24 Feb 2025 04:59
Last Modified:	24 Feb 2025 04:59
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/3275

Actions (login required)

View Item