IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 807/PID.SUS/2019/PN.JKT.TIM)

DEVITA, PUTRI YUSHARI (2024) IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEADILAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 807/PID.SUS/2019/PN.JKT.TIM). Other thesis, UNIVERSITAS ABDURRACHMAN SALEH.

[img] Text
JURNAL DEVITA PUTRI YUSHARI-202012044..pdf
Download (109kB)
[img] Text
TURNITIN JURNAL_DEVITA_PUTRI_YUSHARI-202012044.pdf
Download (265kB)
[img] Text
pernyataan originalitas.pdf
Download (140kB)
[img] Text
JURNAL DEVITA PUTRI YUSHARI-202012044..doc
Download (71kB)
[img] Text
pernyataan originalitas.pdf
Download (140kB)

Abstract

Devita Putri Yushari (202012044), Implementasi Restitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 807/PID.SuS/2019/PN.JKT.TIM). Penelitian yang berjudul Implementasi Restitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 807/PID.SuS/2019/PN.JKT.TIM) dilatarbelakangi oleh ketidaksesuainya penerapan pembayaran restitusi dalam penanganan perkara atas nama Terpidana ERNA RACHMAWATI Binti Alm. SUPENO Alias YOLANDA yang melanggar Pasal 4 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui Pertimbangan dari Majelis Hakim dalam penjatuhan restitusi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 807/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim) dan yang kedua untuk mengetahui model pengaturan tata cara eksekusi putusan pembayaran restitusi agar terlaksana secara optimal sehingga terwujud keadilan bagi korban. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normative Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Dasar pertimbangan hakim memutus pembayaran restitusi dalam perkara Putusan Nomor: 807/Pid.Sus/2019/PN.JKT.TIM adalah terkait dengan pernyataan terdakwa yang hanya sanggup membayar restitusi kepada korban dalam jumlah sedikit sehingga hakim berkeyakinan untuk memutus pembayaran restitusi kepada korban jauh dibawah tuntutan Penuntut Umum. Kedua apabila terpidana tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang sudah Inkracht, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sesuai dengan ketentuan di atas apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang dapat disita untuk dilelang, maka terpidana wajib melakukan kerja sosial dengan ketentuan negara yang nantinya akan membayar restitusi kepada korban. Upaya tersebut dirasa sangat cocok dalam penerapannya sebagai tindak lanjut agar terwujud keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Kata Kunci : Restitusi, Perdagangan Orang, Korban.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KF United States Federal Law
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: DEVITA PUTRI YUSHARI
Date Deposited: 28 May 2025 03:23
Last Modified: 28 May 2025 03:23
URI: http://repository.unars.ac.id/id/eprint/3270

Actions (login required)

View Item View Item