TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

FIRMAN ADI, ANAS and YULIANTO, IRWAN and URAIDI, ALI and HADIYANTO, IDE PRIMA (2025) TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Diploma thesis, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO.

	Text JURNAL ANAS FIRMAN ADI.pdf Download (732kB)
	Text JURNAL ANAS FIRMAN ADI.pdf Download (732kB)
	Text JURNAL ANAS FIRMAN ADI.docx Download (40kB)
	Text ori Anas.pdf Download (265kB)

Abstract

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Anas Firman Adi1), Irwan Yulianto 2), Ide Prima Hadiyanto 3) 1email: [email protected] 1,2,3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ABSTRAK Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Pidana dilatarbelakangi oleh maraknya kasus suap yang dilakukan oleh advokat di Indonesia . Hasil penelitian ini menunjukkan Penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap dilaksanakan dengan penegakan hukum yang bersifat total dan penegakan hukum yang bersifat total. Penegakan hukum yang bersifat total dilaksanakan melalui norma hukum Kode Etik Advokat, dengan sanksi berupa pemberhentian sebagai advokat. Penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana suap yang bersifat penuh dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara (KUHAP) melalui proses sistem peradilan pidana yang mencakup penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap advokat pelaku tindak pidana penyuapan. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap adalah: a) Faktor penegak hukum, yaitu adanya tidak profesionalisme aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat dalam dalam melaksanakan penegakan hukum, tetapi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penyuapan, b) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu adanya dukungan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyidikan sampai dengan putusan pengadilan, seperti peralatan komunikasi, transportasi dan teknologi informasi c) Faktor masyarakat, yaitu adanya kesadaran masyarakat yang bermasalah dengan hukum untuk tidak melakukan penyuapan kepada aparat penegak hukum dengan menggunakan jasa advokat guna memudahkan proses hukum yang dijalani dan bersedia untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana suap serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengadilan. d) Faktor budaya, yaitu adanya nilai dan norma bahwa tindak pidana suap yang dilakukan oleh advokat merupakan pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang harus diberi hukuman setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Advokat, Suap The research entitled Juridical Review of the Implementation of Legal Sanctions for Advocates Perpetrating the Crime of Bribery in the Positive Legal System in Indonesia is motivated by the increasing number of bribery cases committed by advocates in Indonesia. The results of this research show that law enforcement against advocates as perpetrators of criminal acts of bribery is carried out with total law enforcement and total law enforcement. Total law enforcement is carried out through the legal norms of the Advocate Code of Ethics, with sanctions in the form of dismissal as an advocate. Law enforcement against advocates who commit full criminal acts of bribery is carried out in accordance with the provisions of procedural law (KUHAP) through a criminal justice system process which includes investigation, prosecution and imposition of criminal sanctions against advocates who commit criminal acts of bribery. Factors that hinder law enforcement against advocates as perpetrators of criminal acts of bribery are: a) Law enforcement factors, namely the unprofessionalism of law enforcement officials from the police, prosecutors, courts and advocates in carrying out law enforcement, but instead are involved in criminal acts corruption and bribery, b) Facilities and facilities factors, namely the existence of support for the facilities and facilities needed for investigations up to court decisions, such as communication equipment, transportation and information technology. c) Community factors, namely the awareness of people who have problems with the law not to commit crimes. bribery to law enforcement officials by using the services of advocates to facilitate the legal process and being willing to report if they are aware of a criminal act of bribery and being willing to be a witness in court. d) Cultural factors, namely the existence of values and norms that the crime of bribery committed by advocates is a violation of other people's property rights which must be given appropriate punishment in accordance with applicable law. Keywords: Law Enforcement, Advocate, Bribery

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	S.H. Anas Firman Adi
Date Deposited:	15 Jan 2025 03:32
Last Modified:	15 Jan 2025 03:32
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/3202

Actions (login required)

View Item