Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam dalam Rasio Decidendi Hakim Perkara No 20/Pdt.P/2023/PN.Sit Tentang Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan

Zinta, Bersana Milaby (2024) Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam dalam Rasio Decidendi Hakim Perkara No 20/Pdt.P/2023/PN.Sit Tentang Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan. Other thesis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

	Text TURNITIN JURNAL ZINTA BARSANA M.pdfx.pdf Download (295kB)
	Text Pernyataan Orisinalitas Zinta Barsana Milaby-1.pdf Download (563kB)
	Text JURNAL ZINTA B.M.pdf Download (269kB)

Abstract

Pewarisan harta kekayaan di Indonesia dapat dilakukan apabila terjadi kematian dan didaftarkan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pidana normatif, khususnya penelitian tentang norma hukum pidana, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum acara pidana. Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa apabila orang yang berhalangan hadir sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama, maka pihak yang berhalangan hadir dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Ahli waris yang berhalangan hadir (afwezigheid), tetap mempunyai kewenangan dan kewenangan untuk bertindak atas harta kekayaan tersebut, yang dibuktikan dengan adanya gugatan dari hakim Pengadilan Negeri. Hukum Islam mengatur tentang orang yang hilang/mafqud dalam KHI pada Pasal 96 tentang pembagian harta bersama dan Pasal 171 huruf (b) tentang tuntutan hak waris. Sehingga dalam menentukan status pidananya, hakim Pengadilan Agama tidak dapat menolak dan tetap berkewajiban untuk memeriksa perkara-perkara yang tidak diatur secara jelas dalam KHI. Akibat dari penilaian nisbah putusan hakim dalam Perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.sit yang berkaitan dengan penempatan manusia yang hilang dalam hukum waris, ditinjau dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam, yaitu pemohon atau ahli waris dalam menerbitkan manfaat asuransi yang sangat diharapkan manfaatnya. Oleh karena itu, berdasarkan permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam putusannya mengabulkan untuk seluruhnya.. Kata Kunci: KUHPerdata, Hukum Waris Islam, Kedudukan Orang Hilang

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) J Political Science > JC Political theory
Depositing User:	ZINTA BARSANA MILABY
Date Deposited:	12 Dec 2024 04:08
Last Modified:	12 Dec 2024 04:08
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/2809

Actions (login required)

View Item