ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Al Ghonim Fitra Arie Utama, Ghonim ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. (Unpublished)

	Text Jurnal Ghonim Pembuktian Terbalik .pdf Download (404kB)
	Text Hasil Turnitin Jurnal Ghonim Pembuktian Terbalik.pdf Download (423kB)
	Text Pernyataan Orsinalitas Jurnal Ghonim.pdf Download (366kB)

Abstract

Pembuktian terbalik merupakan sebuah sistem pembuktian yang dimana seorang terdakwa harus menunjukkan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini terdapat dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, seorang terdakwa diharuskan untuk membuktikan mengenai asal muasal seluruh harta benda yang dimilikinya, termasuk harta suami atau istri, maupun anak serta setiap orang atau korporasi yang telah berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik ini diberlakukan di dalam kasus tindak pidana korupsi gratifikasi. Sehingga proses pembuktian mengusut kejahatan ini sangat sukar untuk diberlakukan. Oleh sebab itu, diperlukannya hukum acara mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik untuk mempermudah penegak hukum dalam menimplementasikan sistem pembuktian terbalik di dalam persidangan tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana khusus, maka diperlukan sistem pembuktian khusus pula untuk mengatur mekanisme pembuktian di dalam tindak pidana korupsi. Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Al Ghonim Fitra Arie Utama
Date Deposited:	11 Dec 2024 04:03
Last Modified:	11 Dec 2024 04:03
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/2708

Actions (login required)

View Item