ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF LOOTING AND DESTRUCTION OF LAND

Adi, Marsono (2025) ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF LOOTING AND DESTRUCTION OF LAND. Other thesis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

	Text Turnitin JURNAL ADI MARSONO 202212092 -13%.pdf Download (451kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS_202212092_ADI MARSONO.pdf Download (274kB)
	Text Turnitin JURNAL ADI MARSONO 202212092 -13%.pdf Download (451kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah” Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan melalui setifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah. Dalam kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia. Penyerobotan/pengrusakan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata. Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. sanksi hukum yang diberikan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 385 KUHP. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah , Pengrusakan Tanah ABSTRACT Research entitled "Judicial Review of Law Enforcement Against Perpetrators of Criminal Acts of Land Grabbing and Destruction" As Indonesian citizens, we have rights to land which include: ownership rights, business use rights, building use rights, use rights, rental rights for buildings , the right to clear land, the right to collect forest products. In the UUPA, property rights are hereditary, strongest and fullest land rights that people can have over land. Proof of ownership rights to land can also be proven through a land certificate which is a strong proof of rights to land ownership. In everyday life, of course, many various events occur, one of which is the invasion and destruction of other people's land, whether intentionally or unintentionally in Indonesia. Land grabbing/destruction by a person or group of people on land belonging to other people often occurs in various regions in Indonesia. The large number of laws and regulations governing land grabbing in this country have apparently not been able to make land grabbing cases easily resolved at the judicial level. This can be seen when there is a court decision on a criminal case regarding land grabbing, which cannot yet be used to execute disputed or seized land, because the criminal decision punishes the person who commits land grabbing, so that the right to control over the land generally still has to be resolved. through civil lawsuits. Writing this thesis uses two approaches to the problem, namely a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection was carried out using literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. Legal sanctions given for criminal acts of land grabbing can be based on the provisions of Article 2 of Law Number 51 PRP of 1960 concerning Prohibition of Land Use Without the Permission of the Entitled or Their Authorized Person and the provisions of Article 385 of the Criminal Code can also be applied. Keywords: Law Enforcement, Crime, Land Grabbing, Land Destruction

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	ADI MARSONO
Date Deposited:	06 Jan 2025 02:41
Last Modified:	06 Jan 2025 02:41
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/2020

Actions (login required)

View Item