PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Delsy, Destria Rifana (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Other thesis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

	Text SKRIPSI DELSY DESTRIA RIFANA 202112113.pdf Download (401kB)
	Text JURNAL DELSY DESTRIA RIFANA 202112113 (1).pdf Download (343kB)
	Text TURNITIN JURNAL DELSY TERBARU 15_10_24.pdf Download (793kB)

Abstract

Delsy Destria Rifana, NPM 202112113, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilatar belakangi oleh Produk kosmetik yang di jual harus memenuhi standar kelayakan kualitas, dan kelayakan untuk memenuhi hak pelanggan yang harus di junjung tinggi. Saat ini, kasus kosmetik ilegal tersebar luas di masyarakat. Pelaku usaha, berusaha mendapatkan keuntungan finansial meskipun ini berdampak negatif pada banyak orang. Mulai dari memasarkan produk ilegal dan tidak ternotifikasi atau ilegal hingga membuat kosmetik mengandung bahan berbahaya. Namun, kasus seperti yang disebutkan masih terjadi meskipun telah ada peraturan yang membatasi produksi dan distribusi kosmetik ilegal. Kosmetik merupakan produk yang diformulakan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Sedangkan kosmetik ilegal adalah kosmetik yang beredar tetapi tidak atau belum dinotifikasi ke BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat-obatan illegal dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas peredaran obat-obatan illegal. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas. Dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan Pertama, Pertanggungjawaban hukum orang yang menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM dalam kasus ini, dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan pidana. Dalam kasus ini, mereka dapat dijatuhi sanksi pidana karena melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang. Tanggung Jawab Administratif: Pelaku peredaran kosmetik yang dilakukan tanpa izin edar dari BPOM dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang. Peraturan Direktur Jenderal BPOM RI Nomor HK.03.01.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Produk Kosmetik. Peringatan tertulis, larangan sementara peredaran kosmetika, penarikan dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, khasiat, mutu dan label, pemusnahan kosmetika, penghentian kegiatan produksi dan impor, penghapusan laporan, penghentian sementara pemblokiran kosmetik. Kedua, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Untuk melindungi konsumen yang banyak dirugikan agar hak-haknya dapat ditegakkan, diperlukan upaya yang lebih besar untuk melindunginya. Di sisi lain, perlindungan tersebut juga harus melindungi peran produsen yang sangat penting bagi ekonomi Negara. Akibatnya, undang-undang yang dapat melindungi kedua belah pihak diperlukan. Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, peraturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih sangat umum. ABSTRACT Delsy Destria Rifana, NPM 202112113, Legal Protection for Victims of Illegal Cosmetics Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection The research entitled Legal Protection of Victims of Illegal Cosmetics Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is motivated by the fact that cosmetic products must meet quality standards and feasibility to fulfill customer rights that must be upheld. Currently, cases of illegal cosmetics are widespread in the community. Business actors are trying to gain financial benefits even though this hurts many people, starting from marketing illegal and unlicensed or illegal products to making cosmetics containing harmful ingredients. However, cases like the ones mentioned still occur despite regulations that limit the production and distribution of illegal cosmetics. Cosmetics are products formulated from various active ingredients and chemicals that will react when applied to skin tissue. Meanwhile, illegal cosmetics are circulating, but The Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) has not notified us. This research aims to find out how legal protection for consumers over the circulation of illegal drugs and the responsibility of business actors for the circulation of illegal drugs. The research method used in this thesis uses normative research methods: library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Using normative research methods, it is concluded that first, the legal liability of people who sell cosmetics that do not have an Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) distribution permit, in this case, a student from a private university, can be held administratively and criminally liable. In this case, they can be sentenced to criminal sanctions for violating Article 106 paragraph (1) of the Law. Administrative Liability: Perpetrators of cosmetics distribution carried out by private students without a distribution license from Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) can be punished by Article 13 Paragraph 1 of the Law. Regulation of the Director General of Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) Number HK.03.01.23.12.11.10052 of 2011 concerning Supervision of Production and Distribution of Cosmetic Products. Written warning, temporary ban on the circulation of cosmetics, withdrawal from circulation of cosmetics that do not meet the requirements, safety, efficacy, quality, labeling, destruction of cosmetics, termination of production and import activities, deletion of reports, temporary suspension of cosmetics blocking. Online access. Second, this research results in the following conclusions: To protect consumers who are harmed a lot so that their rights can be enforced, greater efforts are needed to protect them. On the other hand, such protection must also protect the role of producers vital to the country's economy. As a result, laws that can protect both parties are necessary. According to Law No. 8/1999 on consumer protection and Law No. 36/2009 on health, regulations regarding legal protection for consumers against the circulation of cosmetics containing harmful ingredients are still very general. Therefore, several steps must be taken to ensure legal protection for consumers against the circulation of cosmetics containing hazardous ingredients.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Delsy Destria Rifana
Date Deposited:	25 Oct 2024 03:05
Last Modified:	25 Oct 2024 03:05
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/2804

Actions (login required)

View Item