Mauidatul, Hasanah (2024) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Other thesis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
![[img]](http://repository.unars.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Pernyataan Orisinalitas)
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (272kB) |
|
Text (PERNYATAAN ORISINALITAS)
Pernyataan Orisinalitas Fiks.pdf Download (186kB) |
|
Text (JURNAL)
JURNAL IDAA.pdf Download (768kB) |
|
Text (Jurnal Turnitin)
JURNAL Turnitin IDAA.pdf.pdf Download (847kB) |
Abstract
Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kabupaten Situbondo, memiliki hak untuk mengaturkepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitudengan membentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya akan disebut denganPERDA yang dibuat oleh bupati bersama dengan DPRD. Berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, maka Pemerintah Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Sehingga dalam hal ini penyandangdisabilitas di Kabupaten Situbondo lebih terjamin akan terpenuhnya hak dankewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dinas sosial merupakan instansi penting dalam pegimplemetasian peraturan daerah ini sesuai dengan pasal yang tercantum yaitu pasal 59 mengenai bantuan sosial, nama lain dari bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2023 yaitu ASPD PLUS (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Persons with disabilities, as persons with social welfare problems, need attention so that they can carry out their social functions. Situbondo Regency has the right to regulate its regional interests by the mandate of the Law, namely by forming Regional Regulations, which will be referred to as PERDA (Regional Regulation), made by the Regent and the DPRD (Local People's Representative Council). Regarding the rights of persons with disabilities, the Situbondo Government issued Situbondo Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. So, in this case, persons with disabilities in Situbondo Regency are more assured of the fulfillment of the rights and obligations of persons with disabilities themselves. Social service is an important agency in implementing this regional regulation, according to article 59 regarding social assistance. Another name for social assistance for persons with disabilities in 2023 is ASPD PLUS (Social Assistance for Persons with Disabilities PLUS). This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation Number 3/2018 Article 59 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities at the Situbondo Regency Social Service.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Ilmu Administrasi Publik |
| Depositing User: | Mauidatul Hasanah |
| Date Deposited: | 10 Oct 2024 06:28 |
| Last Modified: | 10 Oct 2024 06:28 |
| URI: | http://repository.unars.ac.id/id/eprint/2041 |
Actions (login required)
 |
View Item |