Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) disertai Penganiayaan Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Adila, Hafidzatul Maufiro (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) disertai Penganiayaan Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Other thesis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

	Text lembar orisinalitas.pdf Download (259kB)
	Text 26. ADILA HAFIDZATUL MAUFIRO_202012091_PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DISERTAI PENGANI (3).pdf Download (477kB)
	Text 26. Adila Hafidzatul Maufiro_Jurnal.pdf Download (250kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) disertai Penganiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sering terjadi dan diabaikan saat proses penangkapan tersangka kasus tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus salah tangkap yang mana putusannya tidak mewakili hak-hak yang dimiliki oleh korban. Hal yang menjadi isu hukum pada penelitian ini adalah salah tangkap (error in persona) merujuk pada kesalahan dalam mengidentifikasi individu yang sebenarnya. Intinya, individu yang menjadi korban salah tangkap tidak bersalah atau tidak melakukan tindakan kriminal, oleh karena itu mereka memiliki hak untuk meminta kompensasi dan rehabilitasi. Penelitian ini dilandasi dengan tujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan mendapatkan gambaran tentang isu hukum yang diangkat oleh penulis dalam kepenulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan salah tangkap disertai penganiayaan harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan menghadapi konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, korban salah tangkap disertai penganiayaan dapat mengajukan klaim kompensasi atas insiden yang dialaminya dan klaim kerugian tersebut akan diputuskan dalam sidang praperadilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Salah Tangkap, Penganiayaan

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Adila Hafidzatul Maufiro
Date Deposited:	15 Nov 2024 02:57
Last Modified:	15 Nov 2024 02:57
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/1817

Actions (login required)

View Item