PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM PRAKTIK GREENWASHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Risky, Adelia PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM PRAKTIK GREENWASHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM PRAKTIK GREENWASHING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. ISSN 1448

[img] Text
202212023_Risky Adelia_Skripsi.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (336kB)
[img] Text (Artikel Jurnal)
202212023_Risky Adelia_083850956586.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (643kB)
[img] Text (Artikel Jurnal)
202212023_Risky_Adelia_083850956586.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Peneletian yang berjudul Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam praktik greenwashing ditinjau dari undang-undag nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilatarbelakangi oleh maraknya praktik korporasi yang membangun citra ramah lingkungan kepada publik melalui klaim atau informasi yang tidak mencerminkan kinerja lingkungan yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik greenwashing dan pengaturan hukumnya dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas greenwashing, yaitu pertanggungjawaban langsung kepada korporasi, pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi, dan pertanggungjawaban kumulatif kepada keduanya sekaligus. Adapun pengaturan hukum terhadap greenwashing bersifat berlapis, berlandaskan pada Pasal 68 dan Pasal 113 UUPPLH sebagai instrumen utama, yang diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas, KUHP Baru, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan regulasi berupa ketiadaan definisi hukum greenwashing yang eksplisit dan tidak adanya standar verifikasi klaim lingkungan yang mengikat, sehingga diperlukan pembentukan regulasi khusus sebagai peraturan pelaksana UUPPLH. Kata Kunci: Greenwashing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Hukum Lingkungan Hidup, UUPPLH, Perlindungan Konsumen ABSTRACT This research, entitled "Criminal liability for corporations in greenwashing practices as reviewed under Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management," is motivated by the widespread practice of corporations constructing an environmentally friendly image to the public through claims or information that do not reflect their actual environmental performance. This research aims, firstly, to examine the forms of corporate criminal liability for greenwashing practices and their legal provisions under Indonesian positive law. The research method used in this thesis is a normative juridical research method, which is a library research, namely the study of laws and regulations and literature related to the material discussed. The research results indicate that, under Article 116 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, there are three forms of corporate criminal liability for greenwashing: direct liability to the corporation, liability to corporate management, and cumulative liability to both parties. The legal framework for greenwashing is multi-layered, based on Articles 68 and 113 of the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) as the primary instruments, reinforced by the Consumer Protection Law, the Limited Liability Company Law, the New Criminal Code, and the Information and Electronic Transactions Law. However, regulatory gaps remain, including the lack of an explicit legal definition of greenwashing and the absence of binding environmental claim verification standards. Therefore, the development of specific regulations to implement the UUPPLH is necessary. Keywords: Greenwashing, Corporate Criminal Liability, Environmental Law, UUPPLH, Consumer Protection

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: RISKY ADELIA
Date Deposited: 09 Nov 2026 03:31
Last Modified: 09 Nov 2026 03:31
URI: http://repository.unars.ac.id/id/eprint/5226

Actions (login required)

View Item View Item