Qomariyah, Nadiatul TANGGUNG JAWAB PIDANA PENIPUAN DENGAN TEKNIK DEEPFAKE SEBAGAI POLISI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 ATAS PERUBAHAN PERTAMA UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. TANGGUNGJAWAB PIDANA PENIPUAN DENGAN TEKNIK DEEPFAKE SEBGAI POLISI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 ATAS PERUBAHAN PERTAMA UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. (Unpublished)
|
Text (ARTIKEL JURNAL)
202212020_NADIATUL QOMARIYAH_085706136576 (1).doc - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (126kB) |
|
|
Text (JURNAL TURNITIN)
202212020_NADIATUL_QOMARIYAH_085706136576-2 (1).pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) |
|
|
Text (BUKTI ORISINALITAS)
Scan Skripsi Nadia.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (693kB) |
Abstract
ABSTRAK Nadiatul Qomariyah, NPM. 202212020, Tanggung jawab pidana penipuan dengan Teknik deepfake pengaku polisi berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2024 atas perubaha pertama undang undang nomorr 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Peneletian yang berjudul Tanggung jawab pidana penipuan dengan Teknik deepfake pengaku polisi berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2024 atas perubaha pertama undang undang nomorr 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dilatarbelakangi oleh maraknya penipuan melalui media elektronik dengan mengaku polisi sebagai bentuk perlakuan negative agar korban memberikan imbalan terhadapnya dengan kedok aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengkaji pengaturan hukum terkait tindak penipuan berbasis teknologi deepfake dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Eeektronik dalam praktik tindak pidana siber. berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan teknik deepfake berupa pengakuan sebagai polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan transaksi elektronik menyatakan hukum yang jelas,pelaku kejahatan berbasis teknologi karena dikualifikasikan sebagai penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan serta penipuan yang merugikan korban. Kedua, Ancaman pidana terhadap pelaku berupa pidana penjara dan/atau denda dalam ketentuan UU ITE yang telah diperbarui, tergantung pada unsur perbuatan yang terpenuhi, seperti unsur kesengajaan, tanpa hak, serta adanya kerugian yang ditimbulkan. Kata Kunci: Penipuan, deepfake, polisi. ABSTRAK Nadiatul Qomariyah, Student ID 202212020, Criminal Liability for Fraud Committed through Deepfake Technology by Impersonating Police Officers under Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions This study, entitled Criminal Liability for Fraud Committed through Deepfake Technology by Impersonating Police Officers under Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, is motivated by the increasing incidence of electronic fraud in which perpetrators use deepfake technology to impersonate police officers in order to deceive victims into providing money or other benefits under the guise of legitimate law enforcement authority. The primary objective of this research is to examine the legal framework governing fraud committed through deepfake technology from the perspective of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, particularly in the context of cybercrime and the applicable principles of Indonesian criminal law. This study employs a normative juridical research method based on library research, focusing on the analysis of statutory regulations and relevant legal literature related to the issues under examination. The findings indicate, first, that Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions provides a legal basis for addressing fraud committed through deepfake technology, including the impersonation of police officers. Such conduct may be classified as the dissemination of misleading electronic information and as fraudulent conduct causing financial or other forms of loss to victims. Second, offenders may be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines under the amended Electronic Information and Transactions Law, depending on the fulfillment of the constituent elements of the offense, including intentional conduct, the absence of lawful authority, and the existence of harm suffered by the victim. Keywords: Fraud, Deepfake, Police Impersonation.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | NADIATUL QOMARIYAH |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 03:33 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 03:33 |
| URI: | http://repository.unars.ac.id/id/eprint/5223 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

