Raghil, Primasitho DISHARMONI PENERAPAN SYARAT PENGUNDURAN DIRI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU: STUDI PUTUSAN NOMOR 1148 K/PDT.SUS-PHI/2025 JO PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-PHI/2022/PN.JMB. Jurnal Ilmiah F E N O M E N A. (Submitted)
|
Text (Artikel Jurnal)
202212097_RAGHIL PRIMASITHO_Jurnal.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (612kB) |
|
|
Text (Orisinalitas Penelitian)
202212097_RAGHIL PRIMASITHO_ORISINALITAS PENELITIAN.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (51kB) |
|
|
Text (Artikel Turnitin Jurnal)
202212097_RAGHIL_PRIMASITHO_Turnitin Jurnal.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) |
Abstract
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, khususnya Pasal 36 huruf i yang mengatur syarat pengunduran diri pekerja namun tidak mengatur akibat hukum apabila syarat tersebut tidak dipenuhi. Kekosongan norma ini menimbulkan disharmoni penerapan hukum antara Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jmb yang bersifat tekstual-formalistik dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/Pdt.Sus-PHI/2025 yang menggunakan pendekatan keadilan substantif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk disharmonisasi antara pengaturan syarat pengunduran diri dalam peraturan pemerintah tersebut dengan kedua putusan, serta mengkaji akibat hukum bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengundurkan diri tanpa memenuhi syarat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi menyatakan pekerja kehilangan seluruh hak normatifnya karena tidak memenuhi syarat formal, sedangkan Mahkamah Agung memberikan kompensasi terbatas berupa uang penggantian hak dan uang pisah berdasarkan asas keadilan dengan mempertimbangkan masa kerja pekerja selama sembilan belas tahun. Akibat hukum yang timbul adalah pekerja tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk menutup kekosongan norma yang menjadi sumber disharmoni penerapan hukum di pengadilan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pekerja. Kata kunci: Disharmoni, Pengunduran Diri, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Keadilan Substantif. Abstract This research is motivated by a legal vacuum in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, particularly Article 36 letter i which regulates the requirements for employee resignation but does not stipulate the legal consequences if such requirements are not met. This legal vacuum has created a disharmony in the application of the law between the decision of the Jambi District Court Number 9/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jmb which is textual-formalistic in nature and the decision of the Supreme Court Number 1148 K/Pdt.Sus-PHI/2025 which applies a substantive justice approach. The objectives of this research are to analyze the form of disharmony between the regulation of resignation requirements in the government regulation and the two court decisions, as well as to examine the legal consequences for Fixed-Term Employment Agreement workers who resign without fulfilling the requirements. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the Jambi District Court decision stated that the worker lost all of his normative rights because he did not fulfill the formal requirements, while the Supreme Court provided limited compensation in the form of reimbursement of entitlements and separation pay based on the principle of justice by considering the worker's length of service of nineteen years. The legal consequences that arise are that the worker is not entitled to severance pay and service pay, but remains entitled to reimbursement of entitlements and separation pay. This research concludes that a reformulation of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements is necessary to close the legal vacuum that has become the source of disharmony in the application of the law in courts, so as to create a balance between legal certainty and substantive justice for workers. Keywords: Disharmony, Resignation, Government Regulation Number 35 of 2021, Fixed-Term Employment Agreement, Substantive Justice.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Disharmoni; Pengunduran Diri; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; Keadilan Substantif. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | RAGHIL PRISMASHITO |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 01:45 |
| Last Modified: | 09 Nov 2026 01:45 |
| URI: | http://repository.unars.ac.id/id/eprint/5003 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

