Irsyadul, Ibad PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK SAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK SAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. (Submitted)
|
Text
pernyataan orisinalitas.pdf Download (678kB) |
|
|
Text
202212070_Irsyadul_Ibad_083832026189.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
202212070_Irsyadul Ibad_083832026189.pdf Download (819kB) |
Abstract
Perlindungan hukum dan hak bagi saksi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHAP adalah bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyajikan rasa aman serta menangani kekhawatiran dan tindakan yang berpotensi mengancam, termasuk perlindungan dari ancaman-ancaman kriminal yang dapat menghanggu tahapan penegakan hukum. Salah satu kategori bukti yang diakui dan lazimnya dibutuhkan dalam setiap kasus tindak pidana adalah kesaksian dari individu tertentu. Riset ini mempunyai sasaran untuk mengamati ketentuan terbaru yang dijumpai dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai KUHAP, terutama terkait dengan hak-hak saksi yang meliputi hak untuk merahasiakan identitas, mendapatkan bantuan hukum, serta perlindungan dari ancaman lain, dan juga untuk mengkaji berbagai cara teknis agar saksi bisa memperoleh kegunaan yang nyata maupun yang tidak terlihat bila kehadirannya dalam proses hukum merugikannya. Penelitian ini bermaksud untuk memahami serta menganalisis konsekuensi hukum jika perlindungan hukum dan hak saksi tidak terdapat dalam KUHAP. Yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni strategi yang didasarkan pada kajian literatur. Metode ini mencakup kajian perundang-undangan serta asal-sumber literatur yang sesuai dengan tema yang sedang diteliti. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa saksi berperan sebagai bukti utama dalam pokok pembuktian yang menghubungkan kejadian nyata dengan kebenaran substansial di pengadilan, akibatnya keberadaan advokat menjadi tolok ukur kualitas keadilan di tanah air. Tanpa adanya perlindungan yang cukup, saksi akan enggan atau ragu dan bahkan enggan memberikan keterangan dalam proses persidangan karena takut akan ancaman atau intimidasi, yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan bagi korban maupun negara.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | IRSYADUL IBAD |
| Date Deposited: | 04 Nov 2026 04:55 |
| Last Modified: | 04 Nov 2026 04:55 |
| URI: | http://repository.unars.ac.id/id/eprint/4906 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

