PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LISTRIK DI INDONESIA

Moh, Taofiqur Rifqi PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LISTRIK DI INDONESIA. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LISTRIK DI INDONESIA. (Submitted)

[img] Text (Artikel Jurnal)
Jurnal_202212008_Moh Taofiqur Rifqi.pdf

Download (459kB)
[img] Text (Artikel Turnitin)
202212008_Moh_Taofiqur_Rifqi_Turnitin.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Pernyataan Orisinalitas)
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (39kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Listrik di Indonesia di latar belakangi oleh Perlindungan hukum terhadap konsumen listrik merupakan hal yang penting mengingat tenaga listrik telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan seperti gangguan pelayanan dan pemadaman listrik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang perinsip hukum atas kewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen kistrik di indonesia. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang akibat hukum bagi PT PLN (Persero) jika terjadipemadaman listrik yang merugikan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen listrik didasarkan pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui prinsip kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, kepastian hukum, serta tanggung jawab penyedia tenaga listrik. PT PLN (Persero) wajib memberikan pelayanan listrik yang andal dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan atau kelalaiannya, baik melalui ganti rugi, sanksi administratif, maupun pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen Listrik, PT PLN (Persero), Ketenaga Listrikan, Tanggung Jawab Hukum.

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: MOH. TAOFIQUR RIFQI
Date Deposited: 12 Nov 2026 03:34
Last Modified: 12 Nov 2026 03:34
URI: http://repository.unars.ac.id/id/eprint/4893

Actions (login required)

View Item View Item