TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI CALONANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN

ASEP, IRFAUROZAK (2024) TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI CALONANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN. Other thesis, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO.

	Text JURNAL ASEP IRFAUROZAK FINAL.doc Download (102kB)
	Text JURNAL ASEP IRFAUROZAK Turnitin Cek.pdf Download (834kB)
Preview	Image pernyataan orisinalitas Asep.jpeg Download (89kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK ASEP IRFAUROZAK, NPM. 202012074, TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN Penelitian ini berjudul TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN. Ijazah merupakan persyaratan yang diperlukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Hal ini membuat terdapat beberapa oknum yang membuat ijazah palsu untuk digunakan memenuhi syarat tersebut. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis tanggung jawab hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen. Tujuan kedua untuk menganalisis akibat hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen. Ibu hukum tentang kekaburan hukum tentang Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat pada Pasal 273 sampai Pasal 291 dan tindak pidana berupa kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Tanggung Jawab Hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa pemberian sanksi administratif berupa pembatalan baik pada tahapan pencalonan maupun tahapan penetapan calon terpilih karena telah mencederai integritas semangat demokrasi dalam mewujudkan good governance. Sanksi administratif yang dijatuhkan bersifat tidak menggugurkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan. 2) Akibat hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa Klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 Pasal 273 sampai Pasal 291 sedangkan tindak pidana berupa kejahatan diatur dalam Pasal 292 sampai Pasal 321, apa yang diatur sebagai tindak pidana kejahatan juga secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Calon Anggota Legislatif, Pemalsuan Dokumen.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KF United States Federal Law
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Asep Irfaurozak
Date Deposited:	02 Jun 2026 01:48
Last Modified:	02 Jun 2026 01:48
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/4655

Actions (login required)

View Item