POSISI WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN SEORANG WANITA YANG TIDAK DIRESTUI WALI NASABNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG – UNDANGAN

POSITION OF THE GUARDIAN IN THE MARRIAGE OF A WOMAN WHO IS NOT APPROVED BY THE GUARDIAN ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND REGULATION

Verga Dhita Liliana1, Drs. Ali Uraidi2, Tedjo Asmo Sugeng3
1 dhitaverga@gmail.com
1Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
2 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
3 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK
Salah satu syarat pernikahan adalah keberadaan wali nikah. Wali nikah adalah satu dari lima rukun nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas posisi wali hakim dalam pernikahan seorang wanita yang tidak direstui oleh wali nasabnya menurut hukum islam dan hukum perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normarif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil penelitian dan kajian pustaka menunjukkan bahwa wali hakim dalam pernikahan yang tidak direstui oleh wali nasabnya tetap sah baik menurut hukum islam maupun hukum positif.

Abstract
One of the conditions for marriage is the presence of a marriage guardian. The marriage guardian is one of the five pillars of marriage. This research aims to review the position of the judge's guardian in a woman's marriage which is not approved by her lineage guardian according to Islamic law and statutory law. The method used in this research is a normative juridical approach. The normative juridical (doctrinary) approach is an approach that uses literature or document studies and expert opinions relating to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The results of research and literature review show that guardian judges in marriages that are not approved by the guardian of their lineage remain valid both according to Islamic law and positive law.

PENDAHULUAN
Berdasarakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diciptakannya manusia berpasang-pasangan adalah salah satu bukti kebesaran Allah atas manusia. Orang-orang diberi sarana untuk berketurunan dan beribadah melalui perkawinan sesuai dengan aturan agama. Dengan berpegang pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dianggap sebagai cara terbaik untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi (Aulia 2012).
Salah satu syarat dalam melangsungkan pernikahan adahal keberadaan wali nikah. Wali nikah merupakan individu atau pihak yang memberikan izin untuk terlaksananya akad atau upacara pernikahan. Wali nikah hanya diperlukan bagi mempelai wanita, dan menurut pandangan Imam Syafi’I peran wali nikah sangat penting sebagai salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan. Wali nikah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Karena kedudukannya yang signifikan yang paling berhak menjadi wali nikah seorang wanita adalah wali nasabnya yaitu ayah kandung, saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya, paman dari pihak ayah, atau putra paman dari pihak ayah. Jika ternyata mempelai wanita tidak ada wali nasab maka hak wali tersebut beralih kepada wali hakim (Shadili 1984).
Pada masa kini, tidak jarang ditemukan pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan oleh pejabat KUA, meskipun seharusnya tugas tersebut adalah hak wali nikah sebagai pihak yang lebih berwenang dalam proses pernikahan. Namun, dalam masyarakat sering muncul kendala ketika seorang wali yang seharusnya menikahkan anaknya atau orang yang berada dalam perwaliannya menolak atau enggan melakukannya karena alasan tertentu yang menyebabkan keengganan tersebut. Seiring berkembangnya waktu banyak sekali kejadian yang terjadi di sekeliling kita seperti hamil diluar nikah, kawin lari ataupun kawin paksa. Salah satu faktor terjadinya hal tersebut juga dikarenakan oleh hubungan yang tidak diinginkan oleh orang tuanya atau bisa dikatakan tidak direstui sehingga seorang anak nekat melakukan apapun tanpa memikirkan kehendak dari orang tua bahkan sampai menikah dan meminta keputusan dari wali hakim. Pernikahan tanpa restu dari wali nasab tentunya  tidak selalu mendapat pengakuan sosial yang setara dengan pernikahan dengan restu wali nasab. Wali hakim sebaiknya hanya digunakan jika wali nasab telah meninggal dunia, tidak dapat hadir, atau telah menyerahkan kewenangannya kepada wali hakim. Wali adhal merujuk pada seorang wali yang menolak menikahkan seorang wanita dengan pria pilihan wanita tersebut, meskipun kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan pernikahan.
Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar berlakunya suatu hukum pernikahan islam. Islam telah menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan dan dengan terlaksananya pernikahan tersebut maka telah terpenuhi pula perintah agama yaitu mendirikan pernikahan dengan tujuan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh ataupun sholehah. Pernikahan harus dilaksanakan di hadapan petugas pencatat nikah untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah. Proses pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui pernyataan sepihak dari pihak wanita saja.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktriner). Pendekatan ini menggunakan kepustakaan atau dokumen dan pendapat para ahli tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Data kepustakaan akan digunakan sebagai data sekunder.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi dengan pendeketan kualitatif, maksud penelitian adalah untuk menggali dan menjabarkan legal standing dari wali hakim. Jenis penelitian fenomenologi secara detail mendalam mencoba menggali dan menemukan pengalaman hidup atau kondisi lapangan yang terjadi secara alami. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian Phenomenoly Data Analysis (FDA)
Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal (normatif) yang dipakai untuk mendapatkan dan menemukan bahan-bahan hukum yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.
Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Ketiga data tersebut diolah untuk menghasilkan temuan yang komprehensif berdasarkan paparan masalah yang dikaji. Tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan yuridis normative (doktrinal), dan pendekatan kasus (case approach).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pernikahan merupakan hubungan yang menyatukan seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan memberntuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkesinambungan, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ramulyo 1999). Berdasarkan Pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah diartikan sebagai salah satu rukun yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai wanita dalam proses pernikahan. Wali berperan sebagai pihak yang melaksanakan akad nikah agar pernikahan tersebut dianggap sah. Tanpa kehadiran wali, sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan sah (Indonesia 2003).
	Dasar hukum wali nikah menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-20 berikut: (Anomi 2000)
Pasal 19
“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya” 
Pasal 20
a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 
b. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim
	Wali (الولي , Wali Allah, walīyu 'llāh ) yang dalam bahasa arab memiliki arti seseorangi yang dipercayai atau pelindungi memiliki maknai umum berupa “Teman Allah” dalamu kalimatu walīyu 'llāh. Sedangkan wali Allah berarti orangu yang berimanu dan bertakwau. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur’an “Ingatlahu sesungguhu wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiranu pada merekau dan tidak pula merekau bersedihu hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.” (Yunus 1994). Selain itu, wali dapat diartikan sebagai seseorang yang akibat kedudukannya memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Kondisi tersebut terjadi karena pihak yang seharusnya menjadi wali utama memiliki keterbatasan tertentu, sehingga tidak mampu secara hukum untuk bertindak mandiri, baik dalam hal pengelolaan harta maupun pengurusan dirinya sendiri. Seseorang yang mewaikili atas nama mempelai wanita dalam suatu akad pernikahan disebut sebagai seorang wali. Dalam akad nikah, keberadaan seorang wali bersifat wajib, dimana wali tersebut mempunyai kedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk pelaksanaan pernikahan tersebut. Sehingga jika wali dari pihak mempelai wanita tidak ada maka pernikahan dinyatakan tidak sah. Menurut kesepakatan para ulama, wali dianggap sebagai salah satu rukun dalam penikahan. Oleh karena itu, tanpa keberadaan wali, sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan sah secara hukum (Syarifuddin 2006).

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita yang Tidak Direstui Wali Nasabnya 
Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai nikah, yaitu sebuah perjanjian yang mengikat seorang pria dan wanita secara sukarela untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang dalam keridhaan Allah. Menurut Fathi Yakan, pernikahan juga merupakan ikatan yang sakral antara suami dan istri, sekaligus menjadi tempat pertemuan alami antara pria dan wanita (Fathi Yakan 1987).
Wali memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan karena keberadaannya menjadi salah satu syarat mutlak untuk keabsahan pernikahan. Sebagai perwakilan dari calon pengantin perempuan, wali berfungsi secara signifikan dalam prosesi akad nikah, di mana biasanya pihak perempuan menyampaikan “ijab” sementara pihak laki-laki memberikan “qobul” (Yunus 1994). Susunan wali terdiri dari bapak, datuknya (kakek), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki paman, anak laki-laki dari paman, dan hakim.
Pihak yang mengizinkan laki-laki dan wanita menikah disebut wali nikah. Wali memiliki maksud untuk memberikan kemaslahatan serta bimbingan kepada orang yang ada di bawah perwaliannya, wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin wanita. Tanpa wali pernikahan, pernikahan tidak sah menurut hukum pernikahan Indonesia. Wali merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai wanita. Wali dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu wali nasab (keturunan) dan wali hakim. Wali nasab merupakan anggota keluarga laki-laki dari mempelai wanita yang memiliki hubungan darah dari ayahnya. Wali hakim (penguasa) adalah pihak yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang berwenang atas dasar Pasal 1 Huruf b dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pernikahan, peran wali sangat penting, di mana hanya wali nasab yang berhak menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Namun, dalam praktiknya, terkadang wali nasab menolak menjalankan tugasnya atau menyerahkan hak tersebut kepada orang lain dengan alasan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dalam kasus seperti itu, melalui penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama, kewenangan wali nasab dialihkan kepada wali hakim. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, ada tiga alasan mengapa hak perwalian dari wali nasab berpindah ke wali hakim, menurut Pasal 23 KHI: garis wali nasab tidak lagi ada, wali ghaib (wali yang tidak ada), atau wali adhal yang menolak atau tidak mau menikahkan.
Dalam praktiknya, pengalihan peran wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan sering kali terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakhadiran wali, keberadaan wali yang tidak dapat dilacak, atau penolakan wali nasab untuk menjalankan tugasnya. Kondidi semacam ini cukup sering dijumpai di Kabupaten Bone, sehingga diperlukan langkah-langkah yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keberadaan wali dalam pernikahan sangatlah penting, mengingat hal ini menjadi salah satu syarat mutlak untuk keabsahan akad nikah (Sabiq 1982).
A.	Wali Nikah
Menurut sifatnya, wali dalam pernikahan terdiri dari wali khusus dan wali umum. wali umum diartikan sebagai kewalian yang berkaitan terhadap orang banyak dalam satu negara ataupun wilayah yang memiliki sifat umum. sedangkan wali khusus ialah wali yang berkaitan dengan manusia serta harta benda. Dalam hal ini, peneliti berfokus dalam masalah perwalian di suatu perkawinan
1.	Pengertian Wali
Istilah “wali” berasal dari bahasa Aran al-Wali, yang merupakan bentuk tunggal dari “Auliya” dan memiliki arti pecinta, saudara, atau penolong. Dalam konteks hukum agama dan adat, “wali” merujuk pada individu yang diberi tanggung jawab untuk mengurus anak yatim hingga mencapai usia dewasa serta sebagai pihak yang mewakili calon mempelai perempuan dalam proses pernikahan, khususnya saat akad nikah. Oleh karena itu, kehadiran wali menjadi syarat mutlak untuk keabsahan sebuah penikahan (Nur 1993). 
Dalam perkawinan, pihak yang mewakili calon mempelai perempuan saat prosesi akad nikah disebut sebagai wali. Akad nikah melibatkan dua pihak utama, yaitu mempelai laki-laki dan wali dari pihak perempuan. Tanpa kehadiran wali dalam proses tersebut, akad nikah dianggap tidak sah, sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama. Ketentuan ini berlaku untuk semua perempuan baik yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur (Syarifuddin 2003).
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian wali nikah dari berbagai aspek : 
1.	Dalami kitabi fiqhi sunnahi jilidi 7, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wali nikah adalahi suatui yangi harusi adai menuruti syara' yang bertanggung jawab untuk melaksanakani hukumi atasi orangi laini dengani paksaan.
2.	Wali adalah orangi atau pihaki yang mengizinkani akadi nikahi antarai laki-laki dan perempuani berlangsung (Zainuddin 2017).
3.	KHI pasal 1 huruf (h) menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
Berdasarkan pandangani Imam Hanafi, perempuan yang mencapai usia baligh dan memiliki kebebasan untuk menentukan calon suaminya sendiri serta dapat melangsungkan akad nikah secara mandiri, baik sebagai perawani maupun jandai. Tidak ada pihak lain yang berhak menguasai dirinya atau menolak pilihannya, asalkan calon yang dipilih memenuhi syarat kesetaraan (sekufu) dengannya dan memberikan mahar yang setara dengan mahar mitsil (Mughniyah 2005). Peran wali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas seperti yang dijelaskan dalami hadisi maupuni kitab-kitab fiqih. Dalam konteks perkawinan, secara umum persyaratan yang diatur mencakup perlunya izin dari orang tua bagi individu yang belum mencapai usia 21 tahun, sebagaimamna tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut. Syarat ini menyiratkan bahwa seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan dan telah berusia lebih dari 21 tahun tidak memerlukan izin dari orang tuanya lagi. Undang-Undang ini hanya menentukan izin orang tua tetapi tidak menjabarkan mengenai siapa orang tua tersebut, apakah orang tua tersebut laki-laki atau perempuan. Hal ini tentu saja memiliki sisi yang berbeda dengan wali yang ditentukan dalam islam. Di mana dalam agama islam, posisi wali mempelai wanita dalam perkawinan  hanya berasal pihak laki-laki garisi lurusi ke atas, ke bawahi atau menyampingi (Yaswirman 2011).
2.	Dasar Hukum Wali Nikah
Dasar hukum yang digunakan bagi seorang wanita yang hendak menikah ialah adanya wali. Dimana keharusan ini berpedoman pada dalil-dalil sebagai berikut: (RI 2011).
a.	Surah An-Nur Ayat 32 yang memuat arti “Dani nikahkanlahi orang-orang yang masih membujangi diantaranyai kamui, dan juga orango-orang yang layaki (menikah) dari hambai-hambai sahayamui yang lakii-lakii dan perempuani. Jikai merekai miskini, Allah akan memberii kemampuani, kepadai merekai dengani karunia-Nyai. Dan Allah mahai luasi (pemberiani-Nya), mahai mengetahuii.” (QS. An-nur.32) (Indonesia 2005).
b.	Surahi Al Baqarah Ayat 221 yang dapat ditafsirkan memiliki arti bahwa seorang muslim tidaklah diperbolehkan untuk menikahi seorang wanita musyrik sebelum wanita itu beriman serta tidak memperbolehkan wanita mukmin untuk dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Dalam surat ini disebutkan pula bahwa wanita budak yang mukmin lebih baik dibandingkan seorang yang musyrik.” (Indonesia 2005).
Kedua ayat tersebut ditafsirkan oleh sebagian Ulama Fiqh sebagai perintah untuk mengawinkan yang diberikan kepada kaum laki-laki, dan perintah untuk menikahkan kepada laki-laki (wali).
3.	Syarat Wali Nikah
Untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya:
a.	Dewasa dan berakal sehat
Orang yang masih di bawah umur, yang dianggap sebagai anak kecil, atau yang mengalami gangguan jiwa atau gila tidaki memilikii haki untuki menjadi walii nikahi.
b.	Laki-laki 
Mayoritas ulama, kecuali Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi wali. Menurut mereka, perempuan tidak dapat menjadi wali karena ia juga tidak dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri. Namun, Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda, di mana perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat dapat menjadi wali pernikahan dengan cara mewakilkannya kepada orang lain (Az-Zuhaili 1999).
c.	Beragama Islam
Seseorang yang tidak memeluk Islam tidak sah menjadi wali bagi seorang Muslim.
d.	Bebas (bukan budak)
e.	Tidak berada dalam pengampuan (mahjur)
f.	Berpikiran Sehat
Orang yang pikun atau mengalami gangguan mental akibat usia lanjut dilarang menjadi wali, karena khawatirkan tidak mampu memberikan manfaat dalam pernikahaan tersebut.
g.	Adil
Artinya, wali tidak terlibat dalam dosa besar atau sering melakukan dosa kecil, serta menjaga kehormatan diri dan perilaku sopan. 
h.	Tidak sedang melakukani ihram, untuk haji atau umrah. 
Berdasarkan uraian menegenai syarat syarat wali, ulama menyepakati bahwa syarat wali yang terpenting terdiri dari seseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum (telah dewas, berakal, sehat dan merdeka), memiliki agama yang sama antara wali dan yang diwalikan, merupakan seorang laki-laki kecuali Al-Hanafiyyah (Abdul Hadi 2015).
4.	Jenis Wali Nikah
Wali nikah dapat dibedakan menjadi empat jenis:
1.	Wali nasab
Wali nasab merupakan kerabat calon mempelai wanita yang memiliki hak sebagai wali berdasarkan gari keturunan. Hak ini diberikan kepada pria dalam garis keturunan yang tidak melibatkan penghubung wanita, seperti ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Hak ini juga mencakup pria keturunan ayah calon mempelai wanita dalam garis keturunan murni, seperti saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, dan seterusnya ke bawah. Selain itu, keturunan laki-laki dari kakek ayah juga termasuk, seperti saudara kandung laki-laki ayah, dan seterusnya ke bawah (Dedi Junaedi 2000).
Susunan wali nasab telah disepakati oleh mayoritas ulama dalam urutan sebagai berikut: (Rofiq 1995).
a.	Ayahi kandungi,
b.	Kakeki (pihak ayah) hingga ke atas garisi keturunan laki-laki,
c.	Saudarai lakii-lakii sekandungi,
d.	Saudarai lakii-lakii seayahi,
e.	Anaki lakii-lakii dari saudarai lakii-lakii kandung,
f.	Anaki lakii-lakii dari saudara laki-laki saudara seayah,
g.	Anaki lakii-lakii dari anak lakii-lakii saudara kandung,
h.	Anaki lakii-lakii dari anak lakii-lakii saudara seayahi,
i.	Paman seayah (saudarai lakii-lakii ayahi seayah),
j.	Anak lakii-lakii pamani kandung,
k.	Anak lakii-lakii paman seayah,
l.	Saudara lai-lakii kakek kandung,
m.	Anaki lakii-lakii saudara laki-lai kakek kandung,
n.	Anak lakii-lakii saudarai lakii-lakii kakeki seayahi.
walii nasabi ini teridiri dari dua kategori, yaitu walii aqrabi (wali yang lebih dekat hubungannya), dan walii ab’adi (wali yang lebih jauh hubungannya). Pada daftar diatas, ayah termasuk walii aqrabi, sedangkani walii ab’adi dimulai dari kakeki dan seterusnyai. Peralihan tanggung jawab dari wali aqrab ke walii ab’adi terjadi apabila walii aqrabi mengalami kendala tertentu seperti: tidak beragama islam, berperilaku fasik, belum mencapai usia dewasa, mengalami gangguan mental, atau memiliki keterbatasan seperti tuli dan bisu (Slamet Abidin 1999).
2.	Wali Hakim
Walii hakimi adalah perwujudan otoritas / kekuasaan pemerintahani. Di Indonesia, yang menganut sistem presidensial, kepala negara adalah presiden. Presiden kemudian mendelegasikan kewenangan ini kepada Menteri Agama, yang selanjutnya memberikan wewenang tersebut kepada Kantor Urursan Agama (KUA) untuk bertindak sebagai wali hakim yang sah. Dalam hal ini, wali hakim merupakan Kepala Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan, yang ditugaskan oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali (Indonesia 2005). Calon mempelai wanita dapat menggunakan wali jika kondisi calon mempelai wanita tersebut tidak memiliki wali nasab sama sekali, wali hilang atau tidak diketahui keberadaannya, wali calon mempelai wanita akan menjadi mempelai pria sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada di tempat yang jauh, wali adhol, atau wali sedang melakukan ibadah umroh atau haji.
Ketentuan mengenai perwalian di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Hal ini dijelaskan dalam Bab IX tentang akad nikah, yang menyebutkan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali nasab. Wali nasab harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu seorang laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa (baligh), memiliki akal sehat, bebas (merdeka), dan mampu bersikap adil. Dalam pelaksanaannya, wali nasab diperbolehkan menyerahkan tugasnya kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), penghulu, asisten PPN, atau pihak lain yang memenuhi kriteria. Apabila calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau bersikap adhal, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dapat bertindak sebagai wali hakim. Adhal wali, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan melalui putusan pengadilan (Indonesia 2007).
Berdasarkan pendapat dalam fiqh sunnah yang disampaikan oleh Sayyidi Sabiqi wewenangi walii dapat berpindah ke tangan hakim jika dalam perkawinan tersebut terdapat pertentangan diantara wali-walinya, atau walinya tidak ada secarai absoluti yaitu matii atau hilangi atau karena gaib (Sabiq 1982).
3.	Wali Muhakkam
Seseorang yang diangkat sebagai wali dalam suatu akad nikah oleh kedua calon mempelai dapat diartikan sebagai wali muhakkam. Dalam hal ini, orang yang dapat diangkat sebagai wali muhakkam ialah seorang laki-laki yang disegani, beragama islam, memiliki keluasan ilmu fiqh terutama mengenai munakahat, terpandang, dan memiliki pandangan yang luas (M. Idris Ramulyo, 1999). Suatu akan pernikahan dapat menggunakan wali muhakkam jika wali nasab mempelai wanita tidak ada, wali nasab ghaib atau sedang bepergian jauh dan tidak terdapat wakilnya disana, tidak terdapat pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR), ataupun wali mujabir.
Wali mujabir adalah wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa meminta pendapat atau persetujuan dari perempuan tersebut, terlepas dari apakah ia setuju atau tidak. Dalam ajaran Islam, keberadaan wali mujabir diakui dengan tujuan melindungi kepentingan perempuan yang diwalikan, terutama jika ia dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau memutuskan hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dirinya. Hal ini berlaku ketika perempuan tersebut tidak mampu menggunakan akalnya untuk memahami manfaat dari akad yang akan dilaksanakan. Mujabir atau ijabar adalah hak seorang ayah (atau wali di atasnya) untuk menukahkan anak perempuannya tanpa persetujuan langsung dari anak tersebut, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut meliputi: tidak adanya konflik atau permusuhan antara wali dan calon pengantin perempuan, calon suami dinilai sekufu’ atau setara dengan calon istro atau memiliki status lebihi tinggii, dan calon suamii sanggupi memberikan mahari pada saat akadi nikahi berlangsung.
Jika syarati yang telah disebutkan tersebuti tidaki terpenuhia, maka haki mijabara yang dimiliki seorang ayah (keatas) tersebut menjadi gugur. Ijabar sendiri tidak berarti sebagai paksaan melainkan seharusnya diartikan sebagaia pengarahana. Walii yang tdak memiliki hak mijabar terdiri dari walii selian ayah, wali terhadapp wanitai yang sudahi balighi dan mendapati persetujuani, jika calon wanita merupakan jandai makao izinnyai haruslah jelas baik secara lisan maupun tulisan, namun jika calon wanita tersebut merupakan gadisi maka cukupp dengan diami (Slamet Abidin 1999).
Pendapati Ulamai Tentangi Walii Hakimi
Dalam suatuo perkawinani jika wali nasabnya tidak ada atau dikarenakani terdapat sebabi lainnya seperti walii adhali maka diwajibkan terdapatnya walii hakimi yang menjadii walii darii caloni mempelia wanitai yang memuat hak untuk menikahkan calon mempelai tersebut. Hanafi berpendapati bahwai jika tidak tersediai walii nasab untuk menjadi wali dalam pernikahannya maka seornag hakim dapat menggantikan posisi wali nasab tersebut. Sedang Malikii, Syafi’Ii dan Hambalii berpendapati bahwa jika seluruh urutan wali mempelai wanita tidak ada maka hakim memiliki hak kewalian calon mempelai wanita tersebut. Mazhab Imamiyah dan Syafi’I membatasi kewenangan hakim dalam hal perwalian dengan menetapjan bahwa hakim tidak memiliki hak untuk menikahkani anak gadis yang masih di bawah umur. Sebaliknya, menurut pandangan Hanafi, hakim tetap memiliki wewenang untuk menikahkan anak gadis kecil, tetapi akad tersebut tidak bersifat mengikat dan dapat dibatalkan jika anak tersebut telah mencapai usia baligh. Pendapat Hanafi ini pada dasarnya selaras dengan pandangan Imamiyah dan Syafi’I karena dalam konteks tersebut, hakim dianggap melakukan akad fudhuli (tanpa izi). Sementara itu, Mazhab Maliki memberikan pandangan bahwa hakim berhak menikahkan anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil, orang dengan gangguan mental dengan pasangan yang sekufu, serta wanita dewasa yang waras dengan izin mereka, jika mereka tidak memiliki wali nasab. Dari penjelasa tersebut, para ulama fiqih menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar mengenai keberadaan wali hakim. Semua mazhab sepakat bahwa wali hakim diperlukan dalam suatu pernikahan, sehingga wali hakim dapat menggantikan hak dan peran wali nasab apabila wali nasab tidak ada, tidak dapat hadir, ataujustru menghambat pelaksanaan pernikahan (Mughniyah 2002).
Wali Hakim menurut Hukum Positif
Ketentuan mengenai perwalian dalam pernikahan di Indonesia tercantum dalam beberapa regulasi tertulis, di antaranya adalah Kompilasii Hukumi Islami (KHI), Undangi-Undangi Nomori 1 Tahuni 1974 tentangi Perkawinani, serta Peraturani Menterii Agamai Nomr 30 Tahun 2005 mengenai Walii Hakimi. Meskipun Undangi-Undangi Nomr 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik mengatur wali hakim, undang-undang ini tetap mencakup ketentuan perwalian (Zainudin Ali 2006). Dalam KHI, pengaturan mengenaii walii hakimi terdapat pada Pasal 23. Pasal ini menjelaskan bahwai walii hakimi dapat menggantikan peran walii nasabi apabila walii nasabi tidak ada, tidak memungkinkan hadir, tidak diketahui keberadaannya, sedang ghaib, bersikap adhal, atau enggan menikahkan calon mempelai wanita. Khusus untuk kasus wali adhal atau yang menolak menikahkan, walii hakimi dapat bertindaki sebagai walii nikahi setelah adanyai putusani dari Pengadilani Agamai terkait walii tersebut (Rofiq 1977).
Pembahasan mengenai wali hakim dalam pernikahan diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali Hakim, dimana pada peraturan ini terdapat 5 bab dan 6 pasal yang membahas wali hakim. 
Berdasarkan Pasal 3 yang mengatur mengenai penunjukan dan kdudukan wali hakim dalam pernikahan dapat diketaui bahwa yang dapat menjadi wlai hakimi adalah Kepalai Kantori Urusani Kantori Agamai Kecamatani, dan jika Kepalai KUAi Kecamatani tidaki dapati hadiri karena terdapat halangan atau tidak ada maka dapat menunjuk salah satu penghulu kecamatan tersebut atau kecamatan terdekat untuk sementara menjadi wali hakim di wilayahnya (Indonesia 2005).

KESIMPULAN
Dalam memilih wali hakim di Pengadilan Agama, hakim mempertimbangkan persyaratan formil dan materil. Salah satunya adalah dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya harus dinyatakan adhal (enggan menikah), kecuali keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri. Selain itu, sesuai dengan sabda Rasul, hak wali nikah berpindah kepada wali hakim setelah wali pemohon dinyatakan adhal.
Berdasarkan masalah yang disebutkan pada pembahasan di atas, para peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses permohonan pernikahan melalui wali hakim Kantor Urusan Agama (KUA), setiap pasangan yang ingin menikah harus melengkapi blangko-blangko atau persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan pernikahan. Jika pasangan tidak melakukannya, KUA akan menolak berkasnya dan tidak akan bersedia untuk menikahkan pasangan tersebut. Calon mempelai wanita harus mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggalnya. Hasil penelitian dan kajian pustaka menunjukkan bahwa wali hakim dalam pernikahan yang tidak direstui oleh wali nasabnya tetap sah baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hadi. 2015. Fiqh Munakahat. Semarang: Karya Abadi jaya.
Anomi. 2000. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
Aulia, Rifki. 2012. “Faktor-Faktor Ketidakmauan Wali Untuk Menikahkan Perwaliannya (Studi PA Purworejo Tahun 2009-2011).” UIN Kalijaga Yogyakarta.
Az-Zuhaili, Wahbah. 1999. Fiqih Munakahat. edited by Aminuddin. Bandung: Pustaka Setia.
Dedi Junaedi. 2000. Bimbingan Perkawinan. Jakarta: Akademika Pressido.
Fathi Yakan. 1987. Menuju Kepada Islam: Mengajak Umat Ke Jalan Allah. edited by Chodijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang.
Indonesia, Departemen Agama Republik. 2003. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam.
Indonesia, Menteri Agama Republik. 2005. “Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.” 17–19.
Indonesia, Menteri Agama Republik. 2007. “Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.” 2007 3 halaman.
Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. Fiqih Lima Mazhab. edited by L. Basritama. Jaka.
Mughniyah, Muhammad Jawad. 2005. Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khamsah. Jakarta: Penerbit Lentera.
Nur, Djama’an. 1993. Fiqih Munakahat. Yogyakarta: Dina Utama.
Ramulyo, Mohd Idris. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
RI, Perpustakaan Nasional. 2011. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.
Rofiq, Ahmad. 1977. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rofiq, Ahmad. 1995. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sabiq, Sayyd. 1982. Fiqih Sunnah Terj. Muhammad Thalib. Bandung: Al-Ma’arif.
Shadili, Hasan. 1984. Ensiklopedi Indonesia. edited by I. T. B. Van Hove. Jakarta.
Slamet Abidin, Aminudin. 1999. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.
Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana Perdana Media.
Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fikih Munakabat Dan Undang-Undang. Jakarta.
Yaswirman. 2011. Hukum Keluarga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yunus, Mahmud. 1994. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia. Jakarta.
Zainuddin, Zainuddin dan Afwan. 2017. Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yogyakarta: Deepublish.
Zainudin Ali. 2006. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.