PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS JUSTICE COLLABORATION DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Luthfi, Rizaldiy (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS JUSTICE COLLABORATION DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. Other thesis, Universitas Abdurachman Saleh.

Text TURNITIN LUTHFI RIZALDY-25%.pdf Download (447kB)

Abstract

Peranan saksi sebagai Justice Collaborator sagat penting diperlukan dalam rangka proses tindak pidana pembunuhan brigadir J, karena Justice Collaborator itu sendiri tidak lain adalah orang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan mi202112126 dalam tindak pidana tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu dikaji dan teliti lebih mengenai kenapa Justice Collaborator harus di lindungi karena mengingat keberadaan Justice Collaboraor dalam mengungkap suatu kasus terutama tindak pidana tersebut tindak pidana yang (extra ordinary crime) kejahatan yang luar biasa, seringkali sulit dalam pembuktiaanya. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum trader atas trading online di Indonesia. Tujuan kedua untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria hukum trading online yang diakui di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap Status Justice Collaboration dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang Justice Collaborator. Penerapan justice collaborator terhadap pelaku yang bekerjasama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban bahwa Justice Collaborator di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum, karena itu pembaharuan hukum acara pidana atau aturan baru mengenai Justice Collaborator merupakan hal yang sangat penting untuk segera dirumuskan serta direalisasikan pengaturanya oleh Lembaga Legislatif di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Status Justice Collaboration dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Luthfi Rizaldy Rizaldy
Date Deposited:	18 Jan 2024 04:33
Last Modified:	18 Jan 2024 04:33
URI:	http://repository.unars.ac.id/id/eprint/1405

Actions (login required)

View Item